HARNAS.CO.ID – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mewanti-wanti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk tidak gegabah menghapus sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Menurut Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriwan Salim, pernyataan Wapres Gibran yang akan menghapus Sistem PPDB Zonasi terkesan tergesa-gesa dan reaksioner.
“Jangan sampai pemerintah pusat asal menghapus saja, jangan tergesa-gesa begitu tanpa ada kajian akademik yang objektif dan tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna,” kata Satriwan, Jumat (22/11/2024).
Dia menjelaskan, P2G secara khusus juga tak melihat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti
sudah melakukan kajian dan pelibatan publik dalam diskusi yang mengundang semua unsur pemangku kepentingan pendidikan seperti organisasi pendidikan, organisasi guru, akademisi, kampus LPTK, dan orang tua murid. Lebih lanjut, kata Satriwan, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memang mengumpulkan para kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional mengevaluasi kebijakan pendidikan termasuk PPDB Zonasi, tapi publik belum melihat bagaimana hasil rekomendasinya.
“Jangan sampai keputusan mendadak menghapus sistem PPDB Zonasi ini berdampak kontraproduktif kepada siswa dan sistem pendidikan secara umum yaitu makin tingginya angka putus sekolah, menciptakan kastaisasi sekolah kembali, biaya pendidikan di sekolah swasta makin mahal, dan anak-anak dari keluarga miskin makin tertinggal jauh di belakang,” ujar Satriwan menegaskan.
Penulis: Aria Triyudha
