HARNAS.CO.ID – Pemungutan suara Pilkada 2024 akan digelar serentak pada 27 November. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan agar jajarannya menjaga netralitas saat berlangsungnya kontestasi elektoral pemilihan kepala daerah.
Dia menegaskan tidak ada ruang bagi jajaran di Kejaksaan Agung untuk bermain politik praktis.
“Yang paling saya soroti adalah berkaitan netralisasi, netralitas jajaran kejaksaan. Saya tegaskan, tidak ada ruang politik praktis bagi kita,” kata Burhanuddin di upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2024.
Burhanuddin menegaskan, netralitas Kejaksaan Agung adalah harga mati. Dia memastikan akan ada sanksi bagi insan Korps Adhyaksa apabila tidak netral di Pilkada 2024. Tak main-main, Burhanuddin bakal menindak langsung pegawai Kejaksaan Agung yang mendukung calon tertentu.
“Netralitas Adhyaksa adalah harga mati. Kalian melenceng dari situ, aku tindak, Ingat itu,” ujarnya.
Lebih lanjut Burhanuddin meminta jajaran di Gakkumdu atau Penegakan Hukum Terpadu) untuk dapat berperan memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada 2024.
“27 November nanti perhelatan Pilkada serentak akan dilaksanakan. Sehingga diperlukan persiapan, peranan dari jajaran kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu)” tuturnya.
Jaksa Agung Minta Jajarannya Waspada
Burhanuddin meminta seluruh jajarannya untuk mewaspadai adanya oknum-oknum penjahat yang ingin melemahkan Kejaksaan Agung. Oknum-oknum itu diduga ingin melawan balik Kejaksaan Agung lantaran tidak nyaman dengan jalannya penegakkan hukum di Korps Adhyaksa.
“Selalu waspada, jangan lengah sedikit pun. Karena upaya pelemahan terhadap institusi yang kita cintai ini, oleh oknum-oknum penjahat yang tidak nyaman dengan penegakan hukum yang kejaksaan jalankan,” ujarnya.
Burhanuddin mengeklaim Kejaksaan mampu mencetak sejarah dengan menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tanpa pandang bulu, Kejaksaan memberantas praktik-praktik korupsi di Indonesia.
“Mampu melaksanakan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan tanpa pandang bulu namun tetap menjaga sisi humanis. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan kerja cerdas kita bersama,” tuturnya.
