Harnas.CO.ID
  • Home
  • Politik
  • Kesra
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Global
  • Nusantara
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Advertorial
No Result
View All Result
Harnas.CO.ID
No Result
View All Result
Home Nusantara

Fakta Baru Kasus Bank Jambi, Sales MNC Sekuritas yang Jual MTN SNP bukan Irvandi

by Ridwan Maulana
28/10/2023
Korban Indosurya Disarankan Ajukan Gugatan Perdata saat Henry Surya Diadili

Ilustrasi peradilan | IST

Share on FacebookShare on TwitterWhatsapp

HARNAS.CO.ID- Kubu terdakwa Andri Irvandi mengungkap fakta baru dalam sidang lanjutan perkara dugaan kasus korupsi Surat Utang Jangka Menengah (MTN) yang diterbitkan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) melalui PT MNC Sekuritas sebagai agen penjual. Fakta baru itu menunjukkan bahwa Irvandi tidak mempunyai peran sama sekali dalam proses penjualan MTN SNP tersebut.

Kuasa hukum Irvandi, Rein Ronald mengatakan, yang bertindak sebagai agen penjual MTN SNP itu adalah Arif Efendi yang merupakan Head Fixed Income (Kepala Divisi Fixed Income) MNC Sekuritas. Dan diketahui Divisi Fixed Income membidangi penjualan surat berharga di antaranya MTN itu.

Sebagai informasi, kasus ini berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi. Ada 3 terdakwa dalam kasus ini yaitu Yunsak El Halcon (mantan Direktur Utama Bank Jambi), Dadang Suryanto (mantan Direktur MNC Sekuritas) dan Andri Irvandi (mantan Head Institution MNC Sekuritas).

“Jadi, jelas tidak ada peran dan tanggung jawab Andri Irvandi selaku Pjs Direktur Capital Market dan Head Capital Market sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dalam proses penjualan MTN SNP tersebut,” kata Rein di Pengadilan Tipikor Jambi, Selasa (24/10/2023).

Rein bercerita, penjualan MTN SNP ke Bank Jambi terjadi pada Februari dan Maret 2017 dan Februari dan Maret 2018. Ketika penjualan MTN SNP kepada Bank Jambi dilakukan pada Februari dan Maret 2017, Andri Irvandi belum diangkat sebagai Pjs Direktur Capital Market.

Selanjutnya, kata Rein, ketika penjualan MTN SNP kepada Bank Jambi dilakukan pada Februari dan Maret 2018, masa jabatan Pjs Direktur Capital Market Andri Irvandi sudah berakhir, karena hanya berlaku selama 3 bulan terhitung dari 1 Agustus 2017 hingga 31 Oktober 2017.

“Setelah masa jabatan Pjs Direktur Capital Market berakhir, Andri Irvandi dikembalikan ke Divisi Intitution, dan Andri Irvandi tidak pernah menduduki jabatan sebagai Head Kapital Market karena tidak pernah ada SK pengangkatan Andri Irvandi sebagai Head Kapital Market,” kata Rein.

Soal itu, Rein menambahkan, 2 orang saksi yang dihadirkan JPU yakni Direktur Utama MNC Sekuritas Susi Meilina dan Direktur Operasional dan Keuangan MNC Sekuritas Marlina memperkuat fakta tersebut. Di persidangan Susi menegaskan Andri Irvandi tidak pernah menjabat sebagai Direktur di MNC Sekuritas dan hanya pernah menjabat Pjs Direktur Kapital Market selama 3 bulan dari 1 Agustus 2017 hingga 31 Oktober 2017.

“Bu Susi ini juga yang menerangkan bahwa SK Pak Andri Irvandi sebagai Head Capital Market tidak ada,” tandas Rein.

Perkara ini berawal dari Bank Jambi membeli MTN yang diterbitkan PT SNP untuk meningkatkan laba di bank milik pemerintah daerah tersebut. Pembelian tersebut dinilai salah karena SNP disebut telah memanipulasi data laporan keuangan. Pembelian MTN SNP itu melalui agen PT MNC Sekuritas.

Perbuatan para terdakwa dinilai melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No .20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No,31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primer.

Atas perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsider.

Para terdakwa juga diancam pidana dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Penulis: Ibnu Yaman

Previous Post

Dukung Festival Jajanan Bango, Menparekraf Ingin Jadikan Indonesia Tujuan Wisata Kuliner Dunia

Next Post

UT Smart Educultur Fest 2023 Tanamkan Pesan Keberagaman untuk Persatuan

Related Posts

Forum Jakarta Nahdliyin Serahkan Amicus Curiae untuk Gus Yaqut ke PN Jakarta Pusat
Hukum

Forum Jakarta Nahdliyin Serahkan Amicus Curiae untuk Gus Yaqut ke PN Jakarta Pusat

Gus Yaqut Nilai Keterangan Saksi tak Sesuai Fakta
Hukum

Gus Yaqut Nilai Keterangan Saksi tak Sesuai Fakta

Demi Mencari Keadilan, Yonafati Zebua Laporkan Kapolres Nias ke Mabes Polri
Nusantara

Soal Sejarah PITI, Jusuf Hamka Diduga Berikan Keterangan Palsu dalam Persidangan

Diimingi Akuisisi, PT Arya Gugat PT Ayopop atas Dugaan Pengambilan Data Perusahaan
Nusantara

KPMH Desak PN Jaksel segera Adili Sutrisno Lukito Terkait Kasus Penipuan Investasi

Leave Comment

Terkini

Padamu Pahlawan Kami Mengadu, Gerakan Mahasiswa Kini dan 1978 Punya Benang Merah

Padamu Pahlawan Kami Mengadu, Gerakan Mahasiswa Kini dan 1978 Punya Benang Merah

Kejagung Tetapkan Tersangka Orang Kepercayaan Sony Sonjaya Korupsi MBG

PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) Milik Arif Kurniawan jadi Tersangka Korporasi

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Ingatkan Jajaran Kejaksaan Adaptif dan Berfilosofi Angsa

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Ingatkan Jajaran Kejaksaan Adaptif dan Berfilosofi Angsa

Prabowo-Gibran Paparkan 8 Tantangan Strategis, Mulai Krisis Pangan hingga Kecerdasan Buatan

Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Presiden Prabowo, Ditolak Atau Diterima?

DPR: Ada Dua Opsi, Gibran Mundur atau Pemakzulan!

Dasco: DPR Bahas Wacana Pemakzulan Gibran

Terpopuler

  • Berpotensi Tersangka, KPK segera Panggil Ridwan Kamil Terkait Korupsi BJB

    Cari Aktor Lain di Proyek EDC BRI, KPK Dalami Peran Direktur Utama PT Integra Pratama

    55 shares
    Share 22 Tweet 14
  • Potongan Aplikator 8 Persen Dikeluhkan Ojol: Penghasilan Menurun, Harap Pemerintah Evaluasi

    7 shares
    Share 3 Tweet 2
  • Jadi Empat Jenderal, Slamet Uliandi Tersangka Baru Kasus Penyadapan Presiden

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
  • KPK Berharap Penyidikan Korupsi Kuota Haji Berkembang

    51 shares
    Share 20 Tweet 13
  • Menyelisik Gaya Komunikasi Jokowi di Persidangan: Pengendalian Emosi hingga Gestur “Wong Cilik”

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
Harnas.CO.ID

Mengulas isu terkini.

About Us

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Kita

Kategori

  • Politik
  • Kesra
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Global
  • Nusantara
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi

Contact Us

Hubungi redaksi melalui email di bawah ini : harnas.co.id@gmail.com
Alamat :
JL. Mampang Prapatan Raya NO. 26,
Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan,
Kota Adm. Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos 12790

© 2022 Harnas.CO.ID.

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Kesra
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Global
  • Nusantara
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Advertorial

© 2022 Harnas.CO.ID.