HARNAS.CO.ID – Pemerintah daerah (pemda) diingatkan menyusun langkah antisipatif sejak dini dalam mengendalikan inflasi. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir guna mencegah lonjakan harga jelang Ramadan 2026.
“Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya,” kata Tomsi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dikutip Selasa (13/1/2026).
Dia menjelaskan, lonjakan harga pangan yang kerap terjadi pada periode tersebut hanya dapat dicegah melalui perencanaan berbasis data historis.
Tomsi pun mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh daerah segera melakukan rapat internal. Kemudian, TPID harus membuka data inflasi tiga tahun terakhir, dan menyusun langkah konkret menghadapi Ramadan.
Dia mengharapkan, Ramadan 2026 dapat menjadi momentum pembuktian bahwa pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga stabilitas harga pangan.
“Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik,” ujar Tomsi menegaskan.
Lebih lanjut, Tomsi turut menyoroti sejumlah komoditas pangan strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Hal itu di antaranya bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras.
Ia meminta kementerian dan lembaga teknis serta pemda memperkuat koordinasi termasuk dengan pelaku usaha untuk menjaga pasokan serta distribusi.
Terkait angka inflasi nasional secara year on year pada Desember 2025, Tomsi menyebut, terkendali di angka 2,92 persen. Angka ini dinilai masih berada dalam rentang target inflasi nasional, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
Menurut dia, angka inflasi ideal diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.
Sebab, inflasi terlalu rendah dapat menekan produsen, khususnya petani dan pelaku sektor perkebunan. Sementara inflasi yang terlalu tinggi akan memberatkan masyarakat sebagai konsumen. “Batas kita yang ideal adalah 2,5 (persen),” katanya.
Tomsi mengakui, pada Desember 2025 terjadi kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,64 persen yang turut dipengaruhi oleh bencana di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga pangan di daerah terdampak dan berkontribusi terhadap inflasi nasional.
“Dengan kondisi saudara-saudara kita mendapatkan musibah, kita masih mendapatkan angka yang baik, di mana masih dalam batasan 1,5 sampai 3,5 (persen),” ucap Tomsi.
Seiring capaian tersebut, Tomsi menyampaikan apresiasi kepada seluruh lemda, kementerian, dan lembaga terkait atas upaya bersama dalam menjaga stabilitas harga.
Meski begitu, ia tetap menekankan pentingnya evaluasi lebih tajam terhadap daerah-daerah dengan inflasi tinggi, khususnya yang berlangsung dalam periode cukup lama.
Tomsi mewanti-wanti agar laporan atau rapor inflasi daerah sepanjang tahun 2025 segera disusun dan ditampilkan sebagai bahan evaluasi bersama.
Rapor itu kan memetakan daerah penyumbang inflasi tinggi beserta jenis komoditas pemicunya. “Rapat ini bukan formalitas. Rapat ini juga untuk menunjukkan upaya teman-teman di daerah, menunjukkan kemampuan teman-teman di daerah,” kata Tomsi menambahkan.
