HARNAS.CO.ID – Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar “menceramahi” petinggi partai politik (parpol) mengenai wawasan kebangsaan. Menurut dia, penguatan wawasan kebangsaan yang dilakukan pemerintah, khususnya Polpum Kemendagri, sangat penting di tengah meningkatnya persaingan antarnegara.
“Apabila kader pengurus parpol memiliki wawasan kebangsaan yang baik, maka masalah yang dihadapi bangsa Indonesia akan teratasi,” kata Bahtiar dikutip Minggu (10/8/2025).
Hal itu dikemukakan Bahtiar dalam kursus singkat bagi para pengurus DPP Parpol yang digelar Ditjen Polpum Kemendagri bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Adapun petinggi parpol yang hadir antara lain dari DPP PDIP Abdullah Azwar Anas dan Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PAN Arif Noor Hartanto, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Syahrial Nasution, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Demokrat Edwin Jannerli Tandjung. Selain itu, tampak pula perwakilan delapan partai politik DPR RI, DPD, dan DPRD DKI Jakarta.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, penguatan kebersamaan dibutuhkan sebagai bangsa melalui keberagaman yang menjadi kekuatan Indonesia.
“Nah, yang merajut keberagaman itu adalah ideologi dan wawasan kebangsaan. Tidak mungkin bangsa yang besar dan penuh pluralisme, diversity yang luar biasa ini akan terus bertahan kalau tidak ada yang mengikat,” ujar Bahtiar.
Ia menambahkan, keberadaan masyarakat sipil, publik, kader partai, pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) berperan menyatukan keberagaman tersebut dalam satu ideologi bangsa. Bahtiar berharap program kursus singkat ini dapat terus dilaksanakan dengan melibatkan Lemhannas dan lembaga yang berkompeten untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi bagi bangsa Indonesia.
Sementara, Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno yang turut hadir sebagai salah satu narasumndr dalam kursus singkat ini mengatakan, berdasarkan penelusuran kuantitatif, Indonesia mengalami democracy regression atau kemunduran demokrasi pada 2016–2020. Hal ini terlihat dari indikator indeks demokrasi yang dikumpulkan The Economist Intelligence Unit (EIU), Freedom House, dan V-Dem Institute. Meski begitu, terdapat tren kenaikan demokrasi secara perlahan sepanjang 2021–2022.
“Terdapat sejumlah hal yang dapat meningkatkan optimisme kita terkait demokrasi di Indonesia. Misalnya kemunduran demokrasi di Indonesia tidak separah negara-negara lainnya dan terdapat dukungan elit dan partai politik tertentu yang masih menginginkan untuk menjaga demokrasi di Indonesia,” kata Adi.
