HARNAS.CO.ID – Hasil survei Center for Indonesia Strategic Actions (CISA), memperlihatkan mayoritas publik meyakini bahwa isu ijazah Presiden RI-7 Joko Widodo (Jokowi) permainan politik lawan politik.
Menurut Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrova, dari sejumlah indikator, terkhusus persepsi terhadap isu, mayoritas responden menilai, isu ijazah ini sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tertentu atau dalam persepsi lain sebagai permainan politik rival politik Jokowi.
“Dalam survei ini, sebanyak 89.87% persen responden menilai, isu ini sangat mungkin sengaja disebarkan (dimainkan, dikapitalisasi) untuk kepentingan politik terentu yagn bisa jadi lawan politik Jokowi,” ulas Herry saat meriis survei CISA bertajuk, “Survei Nasional: Pandangan Publik Terhadap Isu Ijazah Palsu Pak Jokowi” di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Dari indikator lainnya juga menunjukkan tren penilaian serupa dari responden. Melalui pertanyaan, seberapa besar kepercayaan mereka terhadap klarifikasi yang diberikan oleh Jokowi dan UGM sebagai institusi akademik yang dikenal memiliki reputasi sangat baik.
“Sebanyak 51.35% responden sangat percaya, dan 25.35% cukup percaya terhadap klarifikasi yang diberikan oleh Jokowi. Bagaimana persepsi responden terhadap klarifikasi dari UGM? Trennya semirip dan positif. Sebanyak, 47.35% responden sangat percaya, 25.76% cukup percaya,” jelasnya.
CISA juga menggali tentang persepsi publik seberapa tepat langkah Jokowi menempuh proses hukum untuk memulihkan reputasinya terkait terpaan isu ijazah ini. Dari data survei 29.60% responden menilai cukup tepat, 21.10% menilainya tepat, dan 6.7% responden menilainya sangat tepat. Sedangkan, 18.5% persen responden menilainya kurang tepat, dan 15.5% menilainya tidak tepat.
“Saya pribadi menilai langkah hukum itu sah-sah saja dilakukan oleh setiap warga negara dan semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum. Bahkan dalam konteks ini, sangat penting untuk memulihkan citra Pak Jokowi. Tinggal nanti dibuktikan lagi saja, baik kepada pihak penggugat maupun Pak Jokowi,” di depan hukum,” ujarnya.
Survei nasional ini diselenggarakan mulai 9 Mei dan berakhir pada 15 Mei 2025. Survei ini bermaksud menggali pandangan publik tentang isu ijazah Jokowi.
Publik yang dimaksud dalam survei ini adalah masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih terutama para ahli hukum, akademisi, praktisi/ pengamat pendidikan, peneliti, aktivis LSM/ NGO, mahasiswa, dan politisi yang secara sadar dan aktif mengikuti isu-isu (dinamika) politik juga hukum.
Metode survei yang digunakan wawancara tatap muka menggunakan whatsapp, zoom, dan google meet. Pengambilan sampel Purposive ini adalah metode sampling.
Responden yang terpilih dan diambil sebagai sampel berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu, memiliki kriteria khusus dan sesuai dengan tujuan penelitian.
Berdasarkan teknik sampling tersebut, jumlah sampel yang di peroleh sebanyak 950 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar ±2,95 pada tingkat kepercayaan 95%.
