HARNAS.CO.ID – Stabilitas keamanan diyakini menjadi salah satu aspek yang menentukan kemajuan Indonesia sebagai negara ke depannya. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menuturkan, Polri terus berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi, melanjutkan investasi dan industrialisasi, hingga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Karena itu, aparat penegak hukum dan penanganan terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat tentunya menjadi perhatian kami, karena ini berdampak kepada investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri,” kata Listyo dikutip Rabu (26/2/2025).
Dia mengemukakan hal itu saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa kemarin.
Di sisi lain, penanganan berbagai macam konflik sosial yang terjadi di lingkup masyarakat juga menjadi fokus utama Polri. Hal ini termasuk juga berbagai kasus kriminal hingga judi online. Listyo berharap, kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat dan daerah akan mampu mengatasi persoalan tersebut.
“Mari kita sama-sama bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan pemerintah pusat, dengan TNI-Polri, dengan kementerian lembaga yang ada, dan seluruh elemen yang ada untuk bersama-sama bisa membangun, mewujudkan tujuan nasional kita,” ujar Listyo menambahkan.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memaparkan, pemahaman sikap antikorupsi perlu dimiliki oleh para kepala daerah. Sebab, mereka memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat, khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, hingga swasembada pangan. Untuk itu, Setyo mewanti-wanti kepala daerah agar mampu menjaga nama baik bangsa dan negara.
Dia mengingatkan, jabatan yang diemban oleh para kepala daerah merupakan sesuatu yang sementara. Setyo berharap, kepala daerah mampu melaksanakan kinerjanya dengan baik serta patuh terhadap peraturan yang berlaku.
“Saya berharap semuanya yang baik menjadi lebih baik. Yang patuh menjadi lebih patuh, yang hormat menjadi lebih hormat, yang menghargai terhadap atasan, presiden, pimpinan, siapa pun bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Selain itu, Setyo mengingatkan, kekuasaan dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Ia meminta kepala daerah agar tidak tergiur dengan politik balas budi. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terhindar dari persoalan hukum.
“Kekuasaan ada masanya. Kewenangan ada batasnya. Jika tiba waktunya, kekuasaan dan kewenangan yang disalahgunakan akan mencari jalan untuk meminta pertanggungjawaban melalui cara penegakan hukum,” ujar Setyo menegaskan. (dha)
