HARNAS.CO.ID – Presiden Palestina Otoritas Palestina Mahmoud Abbas resmi menerima pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Mohammad Shtayyeh dari pemerintahan, Senin (26/2/2024).
Meskipun menerima pengunduran diri tersebut, Presiden Abbas meminta Shtayyeh untuk tetap menjabat sampai pengganti permanen ditunjuk.
Sebelumnya, PM Shtayyeh secara resmi mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Abbas pada Selasa 20 Februari 2024 lalu, yang kemudian diserahkan secara tertulis.
Keputusan tersebut ia ambil berdasarkan perkembangan politik, keamanan, dan ekonomi yang terkait dengan agresi terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza, serta eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tepi Barat dan kota Yerusalem. “Saya mengajukan pengunduran diri pemerintah kepada Presiden Mahmoud Abbas pada 20 Februari 2024, dan hari ini saya menyerahkannya secara tertulis,” katanya, dikutip Selasa (27/2/2024).
Shtayyeh menjelaskan bahwa pemerintah Palestina saat ini bekerja dalam keadaan yang rumit termasuk pembajakan Israel atas keuangan Palestina, persaingan pemerintah Israel dalam kolonisasi, dan genosida yang sedang dilakukan terhadap orang Palestina di Gaza.
“Sistem politik kita hadapi dari serangan yang ganas dan belum pernah terjadi sebelumnya, genosida, upaya pemindahan paksa, kelaparan di Gaza, intensifikasi kolonialisme, terorisme penjajah, dan invasi berulang-ulang ke kamp, desa, dan kota-kota di Yerusalem dan Tepi Barat, pendudukan kembali, pencekikan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, upaya untuk melikuidasi badan bantuan dan pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi, penolakan semua perjanjian yang ditandatangani, aneksasi bertahap atas tanah Palestina, dan berusaha untuk menjadikan Otoritas Nasional Palestina sebagai otoritas administratif keamanan tanpa konten politik,” jabarnya.
“Kami akan tetap dalam konfrontasi dengan pendudukan, dan Otoritas Palestina akan terus berjuang untuk mendirikan negara di tanah Palestina,” tegasnya.
Dia juga mengajukan pengunduran diri pemerintah kepada Presiden Abbas dengan alasan untuk kemungkinan pembentukan konsensus nasional di antara rakyat Palestina mengenai pemerintahan dan politik pasca-agresi Israel di Gaza.
“Dengan demikian, saya melihat bahwa tahap selanjutnya dan tantangannya memerlukan pengaturan pemerintah dan politik baru yang memperhitungkan realitas yang muncul di Jalur Gaza, pembicaraan persatuan nasional, dan kebutuhan mendesak untuk konsensus antar-Palestina berdasarkan dasar nasional, partisipasi yang luas, persatuan pangkat, dan perluasan kedaulatan Otoritas Palestina atas seluruh tanah Palestina,” papar dia menambahkan.
