HARNAS.CO.ID – Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur telah menjelaskan secara gamlang kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perjalanan umroh mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Maktour Travel disebut hanya melayani pemesanan atau reservasi tiket pesawat untuk rombongan SYL.
“Saya sudah jelaskan (ke penyidik KPK). Disini saya ingin menjelaskan bahwa kami tidak melayani perjalanannya pak Syahrul. Staf saya membantu untuk pembookingan tiket. Makanya agak lama tadi karena diminta bukti daripada reservasi tiket yang dilakukan oleh SYL bersama rombongan itu aja,” ucap Fuad Hasan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Hal itu diungkapkan Fuad usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat SYL. Dikatakan Fuad, tiket pesawat yang dipesan rombongan SYL mencapai puluhan orang.
“(Reservasi) Pesawat. Jadi ada pembiayaan dengan dikeluarkan dan bukan cuma untuk 1 2 orang tapi ada sekitar 26 atau 28 orang. Jadi saya tunggu agak lama tadi karena minta dari kantor bukti bukti reservasi yang dilakukan,” kata Fuad.
Fuad lebih lanjut menjelaslan kronologi pemesanan tiket pesawat pada akhir tahun itu. Menurut Fuad, pihaknya mau membantu pemesanan tiket itu lantaran selain umroh, SYL juga ada pertemuan bilateral dengan pemerintah Saudi Arabia.
“Gini jadi waktu perjalanan yang mereka inginkan waktu itu akhir fahun. Akhir tahun kami tidak melayani karena mereka yang minta dadakan. Tapi sebagai kawan apa semua mungkin anak anak saya dikantor staf saya melihat ini ada kepentingan negara karena disitu ada pertemuan antara Kementerian Mentan dengan Saudi Arabia disitulah sebabnya kami membantunya,” ujar dia.
“Karena selama ini sebenarnya kami tidak pernah hanya menjual tiket, tidak pernah. Kami harus menjual paket perjalanan umroh. Tapi mungkin staf saya melihat ada kepentingan untuk bangsa masalah pertemuan bilateral antara kementerian Mentan Indonesia maupun kementerian Saudi Arabia. Jadi kami tidak melayani karena akhir tahun kepadatan, kita tahu kan akhir tahun kalau dimana pun negara bukan cuma di Indonesia padatnya luar biasa. Jadi kami karena dadakan kami tidak melakukan reservasi hotel,” ditambahkan Fuad.
Menurut Fuad kocek yang dikeluarkan rombongan SYL untuk pemesanan tiket pesawat itu cukup besar. Pihak Kementan yang membayar pemesanan tiket tersebut.
“Cukup besar. Saya musti jujur karena bahwa disini mayoritas pakai bisnis class. Dibayar, dibayarkan. Jadi ada dibayarkan oleh Kementerian,” tutur dia.
Fuad kembali menekankan jika dirinya kooperatif dengan menghadiri pemeriksaan serta menjelaskan pertanyaan penyidik KPK.
“‘Jadi disini saya musti menyatakan bahwa benar ada perjalanan yang dilakukan oleh pak syl, jadi itu benar adanya. Kami juga maktour hanya membantu memfasilitasi mendapatkan tiket,” tandas Fuad.
Dalam pengusutan TPPU SYL, KPK telah menyita sejumlah aset milik SYL. Adapun, aset-aset yang disita itu yakni beberapa rumah di Makassar dan beberapa unit mobil yang diduga dibelanjakan dari hasil uang haram.
SYL selain itu juga diduga plesiran ke luar negeri yang seolah-olah perjalanan dinas. Hal ini sempat didalami penyidik KPK terhadap pemilik perusahaan travel lainnya.
<span;>Sebelum kasus TPPU, KPK lebih dahulu memproses hukum SYL dalam kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Perkara itu sudah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Dalam dakwaan Jaksa, SYL disebut melakukan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dengan total Rp 44.546.079.044. Diduga perbuatan itu dilakukan SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.
