HARNAS.CO.ID – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, dikabarkan ditangkap. Upaya paksa ini dilakukan terkait kasus lama yang menjerat polisi bintang tiga tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan tidak ada penangkapan terhadap Firli.
“Tidak ada yang diamankan,” ucap Budi kepada wartawan Rabu (11/11/26).
Dia menjelaskan, penyidik mendatangi Firli karena yang bersangkutan dua kali mangkir pemeriksaan. Kemudian, Firli mengaku bakal menghadiri pemeriksaan polisi.
“Kehadiran personil Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Saudar FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan. Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik,” terangnya.
Kasus yang menjerat Firli
Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sejak 22 November 2023.
Selain itu, ia juga terseret perkara lain terkait dugaan pelanggaran Pasal 36 UU KPK atas pertemuannya dengan SYL, yang hingga kini masih dalam tahap penyidikan.
Meski status tersangka telah disandang sejak lama, hingga kini Polda Metro Jaya belum melakukan penahanan terhadap Firli. Sementara itu, pihak kepolisian juga belum memberikan respons terkait pengembalian SPDP oleh Kejati Jakarta.
Kabar terakhir menyebut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta diketahui telah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Polda Metro Jaya, yang berdampak pada terhentinya proses awal perkara.
Jaksa Kembalikan SPDP
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jakarta, Dapot Dariarma menegaskan, pengembalian SPDP tersebut sudah dilakukan sejak Agustus 2025.
“Kita kembalikan SPDP bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025,” ujarnya, Jumat, 24 April 2026.
Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil karena penyidik belum juga memenuhi petunjuk jaksa yang tertuang dalam P19 hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan.
“Petunjuk jaksa kan belum dipenuhi dengan batas waktu yang ditentukan. Kan ada batas waktunya. Kita kirim P20. P20 gak dipenuhi ya kita kembalikan lah SPDPnya. Kita pengembalian SPDP itu 7 Agustus 2025,” katanya.
Dengan dikembalikannya SPDP, maka proses penanganan perkara pada tahap awal praktis berhenti. Penyidik pun harus memulai kembali dengan mengirimkan SPDP baru apabila ingin melanjutkan kasus tersebut.
“Iya betul (Kalau sudah SPDP, kirim lagi SPDP baru),” ujar dia.
