HARNAS.CO.ID – Kuasa hukum terdakwa Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Wa Ode Nur Zainab, meminta majelis hakim menghadirkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Permintaan itu disampaikan Wa Ode setelah mendengarkan keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo alias Dito Ariotedjo yang dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Menurut Wa Ode, keterangan Dito menunjukkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai kuota tambahan yang merupakan pangkal dugaan korupsi dalam kasus ini.
Hal tersebut, kata dia, termasuk soal peruntukan kuota tambahan apakah hanya untuk jemaah haji reguler atau juga dapat digunakan untuk jemaah haji khusus.
“Yang penting di sini, apakah kuota tambahan itu berkenaan hanya untuk haji reguler atau memang kuota tambahan memang itu karena untuk jemaah haji Indonesia jadi bisa apapun, mau reguler maupun khusus. Saksi tidak mengetahui hal itu,” kata Wa Ode dalam persidangan.
Menurut Wa Ode, keterangan Dito menunjukkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai kuota tambahan yang merupakan pangkal dugaan korupsi dalam kasus ini.
Hal tersebut, kata dia, termasuk soal peruntukan kuota tambahan apakah hanya untuk jemaah haji reguler atau juga dapat digunakan untuk jemaah haji khusus.
“Yang penting di sini, apakah kuota tambahan itu berkenaan hanya untuk haji reguler atau memang kuota tambahan memang itu karena untuk jemaah haji Indonesia jadi bisa apapun, mau reguler maupun khusus. Saksi tidak mengetahui hal itu,” kata Wa Ode dalam persidangan.
Wa Ode kemudian menyinggung pertemuan antara Raja Arab Saudi dan Presiden Jokowi yang menurutnya berkaitan dengan informasi mengenai tambahan kuota haji untuk Indonesia.
Ia menilai Jokowi merupakan pihak yang paling mengetahui mengenai kuota tambahan tersebut.
“Karena pertemuan antara Raja Saudi dengan, nah, ini makanya yang perlu kami sampaikan Yang Mulia. Ini tadi dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi Widodo pada saat itu, dan yang paling mengetahui tentang kuota tambahan ini adalah beliau sekarang mantan Presiden,” ujar Wa Ode.
Atas dasar itu, Wa Ode meminta majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Jokowi sebagai saksi dalam perkara tersebut.
“Maka melalui persidangan ini Yang Mulia, sesuai dengan ketentuan KUHAP, kami mohon kepada Yang Mulia untuk bisa memanggil melalui Penuntut Umum kepada Bapak Jokowi Widodo untuk bisa menerangkan apa terkait dengan kuota haji,” kata Wa Ode.
Menurutnya, keterangan Jokowi penting karena kuota tambahan merupakan objek utama dalam perkara yang tengah disidangkan.
“Karena ini adalah objek daripada perkara ini, dan di dalam Berita Acara Pemeriksaan saudara saksi juga ada disebutkan,” tuturnya.
Kesaksian Dito Harus Ditindaklanjuti
Wa Ode menilai pemeriksaan Dito dalam persidangan justru menunjukkan masih terdapat informasi penting yang belum terungkap terkait asal-usul dan peruntukan kuota tambahan haji.
Ia menyebut Dito tidak mengetahui sejumlah hal yang ditanyakan dalam persidangan. Karena itu, pihaknya menilai perlu ada saksi lain yang dinilai lebih mengetahui persoalan tersebut.
“Karena saksi ini banyak tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah Bapak Jokowi Widodo, sehingga kami tidak bertanya dan kami mohon kepada Yang Mulia kiranya untuk dapat memanggil beliau agar perkara ini lebih terang demi kepentingan klien kami dan para terdakwa lainnya,” kata Wa Ode.
Wa Ode berharap kehadiran Jokowi dapat membuat perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut menjadi lebih terang, khususnya mengenai proses pemberian kuota tambahan kepada Indonesia.
Permintaan tersebut kini menjadi bagian dari dinamika persidangan perkara yang menyeret sejumlah pihak dalam dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2023-2024.
