HARNAS.CO.ID – Pemerintah terus memonitor kesiapan rencana pembangunan 2.200 rumah di kawasan Provinsi Papua Pegunungan. ini merupakan tindak lanjut dari realisasi program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Demikian disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk kepada awak media di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin (11/8/2025).
Dia menjelaskan, guna mematangkan realisasi program tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait rencananya bakal mengunjungi Provinsi Papua Pegunungan pada Selasa (12/8/2025). Keduanya dijadwalkan melaksanakan rapat bersama pemerintah daerah (pemda) se-Provinsi Papua Pegunungan.
Lebih lanjut, saat disinggung mengenai perkembangan rencana tersebut, Ribka menjelaskan, seluruh tahapan teknis relatif siap. “Sudah dipaparkan sendiri (oleh) tim. Dari Kementerian Perumahan dan Permukiman sudah (meninjau langsung) sampai ke kabupaten-kabupaten (di Provinsi Papua Pegunungan),” ujarnya.
Ribka menekankan, nantinya koordinasi teknis realisasi program tersebut menjadi kewenangan gubernur dan para bupati di Papua Pegunungan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan dapat berjalan lancar.
Sementara, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan, pembangunan rumah tersebut terbagi menjadi dua tipe, yakni tipe 45 dan 90. Untuk tipe 45 diperuntukkan bagi masyarakat, sedangkan tipe 90 diperuntukkan bagi kepala suku. Tipe rumah kepala suku didesain lebih luas karena difungsikan untuk menjamu masyarakat.
“Karena kepala suku biasanya kan (ketika) ada masalah, ada persoalan kita kan datang ke rumah, kepala suku harus rapat, ruang tamu harus luas, teras harus besar. Itulah, itu yang Presiden perhitungkan dan hal ini luar biasa,” ungkapnya.
Secara khusus, John meminta para kepala daerah se-Provinsi Papua Pegunungan untuk membantu menyukseskan program tersebut. Caranya dengan mengalokasikan anggaran untuk penyediaan perlengkapan di dalam rumah, seperti selimut hingga kasur. Dengan demikian, pelaksanaan program tersebut dapat direalisasikan secara optimal.
“Presiden sudah bantu, berarti kami dari pemerintah daerah juga punya tanggung jawab juga alat mana yang kita harus lengkapi supaya sempurna.”
