HARNAS.CO.ID – Rangkaian unjuk rasa dengan kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Republik Indonesia pada 25 Agustus hingga 9 September 2025 masih membekas dalam ingatan publik.
Unjuk rasa awalnya dipicu oleh pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang dinilai mengabaikan kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat.
Selain itu, terjadi kenaikan pajak bumi dan bangunan di beberapa daerah serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kenaikan biaya hidup.
Terjadi unjuk rasa yang kemudian diikuti kerusuhan. Rumah sejumlah anggota DPR-RI dan pejabat didatangi massa.
Korban jiwa pun jatuh, disebutkan ada 6 korban tewas, ribuan orang ditahan, ratusan orang terluka. Hasilnya, sejumlah kebijakan diubah termasuk soal tunjangan anggota DPR-RI.
Dalam berbagai ulasan media, cipta kondisi (Cipkon) itu disebut-sebut adanya peran aktor luar negeri sebagai pendana yakni Open Society Foundations yang diduga dibiayai milyarder dunia George Soros.
Analis Swiss, Angelo Giuliano yang diwawancara media Rusia, Sputnik, 1 September 2025 mengatakan, dana dari Open Society Foundations (OSF).
“OSF milik George Soros sudah beroperasi sejak 1990-an mengeluarkan biaya milyaran dolar AS secara global. OSF mendukung sejumlah kelompok termasuk TIFA yang berkontribusi dalam dinamika sosial politik di Indonesia,” ungkap Giuliano merespons hal tersebut.
OSF, melalui lembaga lokal, Yayasan Kurawal juga meluncurkan Dana Cepat Tanggap Darurat (DCTD) untuk mendukung organisasi masyarakat sipil dalam menyuarakan keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak demokratis.
Sementara Jeff J. Brown penulis “The China Trilogy” menilai protes di Indonesia dilakukan dengan pola sama persis seperti di Serbia. Di sana, Barat secara kolektif menginginkan diktator lain yang didukung AS, seperti Soeharto di masa lalu.
Isu campur tangan asing dalam aksi demonstrasi di Indonesia juga diungkap oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM. Hendropriyono. Dia menilai kerusuhan yang terjadi di Kompleks DPR-RI pada tanggal 25 dan 28 Agustus 2025 tidak sepenuhnya dipicu faktor internal.
Pada 26 September 2025, pemerhati sosial Aditya Setiawan menilai ada manipulasi asing dalam memanfaatkan momentum untuk mengguncang stabilitas nasional.
“Data yang beredar menunjukan keterlibatan jaringan internasional seperti Open Society Foundations dalam mendanai NGO lokal. Itu digunakan untuk mengerakan kelompok pemuda dan buruh menyebarkan narasi negatif terhadap pemerintahan,” ujar Aditya Setiawan.
Dia menyebut, aliran dana tersebut disalurkan melalui Yayasan Kurawal kepada organisasi lokasi seperti Komite Politik Social Movement Institute dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
RATUSAN MILIAR
Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia Nababan dalam senarai @UltaUltimatum tanggal 26 April 2026 menyebutkan adanya aliran dana OSF ke Kurawal dari tahun 2019-2024 mencapai 6,190.000 juta dollar AS (Rp 106 milyar) atau Rp 2,2 milyar tiap bulan. Selain itu ada lembaga CELIOS hingga LBHM. Semua diumumkan di laman OSF secara terbuka.
Pengaruh yang ingin ditanamkan adalah kebebasan individu, HAM, perdagangan bebas, hingga pandangan hidup LGBT. Nilai bebas sebebasnya sesuai keinginan OSF itu yang ingin ditanamkan di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
Menurut Nababan, tidak ada pemerintah yang sempurna. Namun mengedepankan kepentingan agenda asing mengubah sistem nilai satu negara dan seluruh dunia sesuai kepentingan kebebasan versi mereka tentu berdampak besar.
Dia mengingatkan, Soros adalah spekulan yang menjatuhkan Bank of England atau Bank Sentral Inggris dalam peristiwa Black Wednesday dengan membuat nilai Poundsterling jatuh. Merusak ekonomi Inggris.
Kroni Soros menuntut pemerintah, mengawasi penegakan hukum, mempreteli isu keamanan. Nasionalisme dilihat sebagai ancaman karena nasionalisme tidak sesuai gagasan OSF. Nilai universal jadi standar bersama. Berbeda dari nasionalisme yang mengakar dan tumbuh dari identitas suatu bangsa yang unik di tiap negara.
Menanggapi tudingan tersebut, Kurawal Foundation dalam laman blog 29 September 2025 mendesak pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) agar kebenaran bisa terungkap. Kurawal menulis, pembungkaman warga bukanlah penegakan hukum.
Kurawal mengingatkan, Indonesia pernah punya sejumlah TGPF untuk kasus-kasus besar seperti kasus Mei 1998, pembunuhan aktivis HAM Munir Said dan lain-lain. Pada 8 Desember 2025 muncul peringatan tentang intervensi yang dilakukan Soros telah memicu Revolusi Oranye di Ukraina, dan Revolusi Mawar di Georgia.
Intervensi tersebut jika dibiarkan bisa merusak proses hukum dan demokrasi di Indonesia. Ini perlu menjadi refleksi mendalam tentang pola revolusi warna (Colour Revolution) yang memicu kekacauan di mana-mana. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melindungi kedaulatan negara dan stabilitas sosial.
