HARNAS.CO.ID – Sejumlah nama yang disebut-sebut layak menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto mencuat ke permukaan. Dari sejumlah nama ini terdapat pula kader dari Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo Subianto.
Dalam pandangan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, kader Partai Gerindra memang berpeluang diusulkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) dan selanjutnya diajukan ke MPR menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri pada Kamis (12/11/2026).
“Salah satu pertimbangan utamanya kalau cawapres dari Gerindra diharapkan tidak akan menjadi rival politik Prabowo pada kontestasi Pilpres 2029,” kata Jamiluddin, Senin (16/11/2026).
Namun, kata dia menjelaskan, pertimbangan tersebut sejatinya sangat sempit dan politis. Terlebih, tanpa mengaitkan dengan upaya meningkatkan kinerja Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.
Menurut Jamiluddin, terdapat plus-minus alias kelebihan dan kekurangan yang harus diketahui Prabowo bila kader Partai Gerindra mengisi kursi Wapres.
Dia menyatakan, beberapa kelebihan apabila Prabowo mengajukan kader Gerindra menjadi cawapres yakni, pertama, dimungkinkan adanya jaminan loyalitas dan kesamaan visi.
“Cawapres dari Gerindra tampaknya pilihan logis untuk menjamin loyalitas terhadap presiden. Pemilihan dari lingkaran dalam partai memastikan kesamaan garis politik dan meminimalkan risiko gesekan atau ‘matahari kembar’ di dalam pemerintahan,” ujar Jamiluddin.
Dengan begitu, soliditas internal Partai Gerindra dinilai dapat terjaga. Hal ini selanjutnya dapat menjadi modal politik bagi Prabowo untuk membesarkan partainya dan memuluskannya maju pada Pilpres 2029.
Jamiluddin mengungkapkan, kelebihan kedua, apabila Wapres ditempati kader Gerindra, maka berpeluang menghadirkan stabilitas koalisi dan minim konflik internal.
“Dengan memilih kader Gerindra dinilai paling aman karena mampu meminimalkan potensi kecemburuan atau persaingan antarpartai koalisi lain yang sama-sama mengincar kursi tersebut. Ini juga dapat tetap mempersatukan partai koalisi untuk tetap solid mendukung dan menyukseskan pemerintahan Prabowo setidaknya hingga 2029,” tutur Jamiluddin.
Aspek ketiga, dia menyatakan, Wapres dari kader Gerindra tidak menjadi pesaing di Pilpres 2029. Sebab, kader internal Gerindra dipandang kecil kemungkinannya untuk bermanuver menjadi pesaing Presiden Prabowo pada Pilpres 2029.
“Jadi, bila diambil dari kader Gerindra diharapkan minim ambisi politik pribadi pada 2029 sehingga pemerintahan berjalan stabil tanpa politisasi elite,” ucap Jamiluddin menegaskan.
Sementara, poin keempat, kata Jamiluddin, Wapres dari Partai Gerindra dinilai akan menjadi kompensasi politik internal. Penunjukan kader partai sendiri dapat berfungsi sebagai bentuk apresiasi atas jasa para tokoh internal yang telah berjuang memenangkan Prabowo dalam kontestasi sebelumnya. Hal ini akan membuat kader Gerindra semakin loyal dan tegak lurus terhadap Prabowo.
Meski begitu, Jamiluddin mengingatkan, Prabowo juga bisa menuai kerugian apabila memilih kader Gerindra sebagai Wapres.
“Pertama, berkurangnya kekuatan vital di parlemen. Sejumlah nama kuat dari Gerindra seperti Sufmi Dasco Ahmad atau Ahmad Muzani saat ini memegang peran strategis di legislatif. Menggeser figur kunci tersebut ke kursi wakil presiden dikhawatirkan justru membatasi ruang gerak politik mereka dalam mengawal kebijakan pemerintah di DPR maupun MPR,” kata Jamiluddin.
Padahal, ia memandang, Dasco dan Muzani selama dianggap sebagai jembatan penghubung eksekutif dengan legislatif. Dua sosok ini dinilai berhasil melaksanakan tugas tersebut.
Kemudian, terdapat pula potensi partai koalisi lain kecewa. Menurut Jamiluddin, setiap partai politik koalisi pada dasarnya memiliki keinginan untuk menempatkan kadernya sebagai Wapres.
“Dominasi penuh presiden dan wakil presiden dari satu partai berisiko memunculkan rasa kurang terwakili di kalangan mitra koalisi. Hal itu dapat menimbulkan dukungan semu dari partai koalisi. Hal ini tentu berbabaya bagi Prabowo untuk menyukseskan terwujudnya program strategisnya,” ujar Jamiluddin.
Adapun poin ketiga, rentan narasi politik dari loyalis Gibran. Sebab, Jamiluddin menilai, siapa pun yang menggantikan posisi tersebut—terutama jika berasal dari lingkaran kekuasaan langsung—berisiko menghadapi narasi serangan balik dari kubu loyalis Gibran yang menuding pergantian ini didorong oleh ambisi kekuasaan semata.
“Jadi, bila wapres dari Gerindra, maka loyalis Gibran dan Jokowi akan fokus menyerang Prabowo. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi Prabowo, setidaknya untuk tetap dapat menjaga kondusivitas politik hingga 2029,” ucap Jamiluddin.
Jamiluddin menambahkan, minus lainnya jika Wapres dari Partai Gerindra yaitu, terbatasnya dukungan basis massa baru. Pasalnya, langkah memilih kader dari partai yang sama untuk menjadi Wapres tidak menambah ceruk dukungan elektoral baru maupun memperluas basis legitimasi politik dari kelompok atau partai besar lain di parlemen. Secara politis hal itu tentu merugikan Prabowo, terutama bila ingin tetap maju pada Pilprea 2029.
“Dengan demikian, Prabowo perlu memperhitungkan plus minusnya sebelum memutuskan pengganti Gibran dari Gerindra. Jangan sampai memaksakan kadernya menjadi Wapres justru dapat menjadi bumerang bagi Prabowo,” kata Jamiluddin menegaskan.










