HARNAS.CO.ID – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelontorkan bantuan keuangan kepada delapan partai politik (parpol). Kedelapan parpol ini memiliki kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Diharapkan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) partai politik dapat memaksimalkan penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik ini secara baik dan akuntabel, dengan prioritas penggunaannya untuk pendidikan politik kader partai dan masyarakat, serta untuk operasional sekretariat partai politik,” kata Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Syarmadani dikutip Selasa (12/11/2024).
Total bantuan tahap kedua tahun 2024 itu sebesar Rp33,6 miliar atau tepatnya Rp33.622.281.250 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Syarmadani menjelaskan, penyaluran bantuan tahap dua secara tepat waktu ini merupakan arahan Mendagri Tito Karnavian agar parpol dapat menjalankan organisasinya secara optimal.
Sebelumnya, Kemendagri telah menyalurkan bantuan tahap pertama pada 27 Maret 2024 kepada sembilan Parpol yang memiliki kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilu 2019. Adapun anggaran yang diberikan pada tahap pertama sebesar Rp94.782.313.500.
Syarmadani berharap, dengan adanya pendidikan politik tersebut dapat meningkatkan kualitas literasi kader Parpol maupun masyarakat. Dengan demikian, dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pilkada yang sedang berlangsung tahapannya saat ini sebagaimana diharapkan.
Meski begitu, Syarmadani menekankan, setelah bantuan keuangan parpol di tingkat pusat disalurkan, Kemendagri mendorong pemerintah daerah (pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang belum menyalurkan bantuan tahap kedua agar segera menyelesaikannya. Bantuan keuangan parpol dari pemda tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Harapannya, proses pendidikan politik maupun peningkatan kapasitas dan integritas para kader dan masyarakat lebih masif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Syarmadani menambahkan, secara paralel parpol diharapkan menyiapkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini perlu diperhatikan dan diserahkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
“Sehingga dapat dilakukan percepatan proses pencairan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2025,” katanya.
Pengaturan bantuan keuangan parpol sendiri diatur dalam Pasal 12 huruf K Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011. Aturan ini menyebutkan, parpol berhak memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penulis: Aria Triyudha
