HARNAS.CO.ID – Pengawasan pemilihan umum (pemilu) memerlukan pijakan ilmiah yang kokoh serta keterlibatan aktif generasi muda seiring derasnya arus transformasi digital yang mengubah lanskap politik nasional. Terkait hal ini perguruan tinggi diposisikan sebagai titik temu strategis yang mempertemukan kelembagaan pengawas, basis data ilmiah, dan energi kritis mahasiswa.
Sinergi tersebut mengemuka dalam forum Bawaslu Campus Connect bertajuk ”Generasi Digital, Demokrasi Transparan” yang diselenggarakan atas kerja sama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan Universitas Negeri Padang (UNP) di Aula Fakultas Ilmu Sosial UNP, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (13/10/2026).
Anggota Bawaslu RI Puadi menegaskan, kecanggihan instrumen teknologi dan kelengkapan data pengawasan tidak akan bermakna tanpa ditopang oleh integritas manusia serta partisipasi aktif warga. Oleh karena itu, Bawaslu Campus Connect dirancang bukan sekadar sebagai forum sosialisasi kelembagaan yang bersifat searah.
”Teknologi adalah alat. Data adalah sumber daya. Institusi adalah instrumen. Tetapi integritas manusia adalah penentu. Dan partisipasi masyarakat adalah kekuatan yang menjaga demokrasi tetap hidup,” kata Puadi saat memberikan sambutan di hadapan civitas akademika dan ratusan mahasiswa.
Lebih lanjut, ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI tersebut, Bawaslu berupaya mendorong hadirnya demokrasi berbasis pengetahuan (knowledge-based democracy)—yakni sistem demokrasi yang dibangun di atas argumentasi rasional, riset mendalam, serta keterlibatan publik yang bermakna.
Untuk mewujudkannya, Bawaslu menawarkan peta jalan kolaborasi konkret bersama perguruan tinggi. Bentuk kerja sama tersebut mencakup riset kepemiluan, kajian kebijakan publik, pemetaan risiko pelanggaran sejak dini, pengembangan teknologi pengawasan adaptif, aktivitas pemeriksaan fakta (fact-checking), edukasi literasi digital, hingga penguatan pengawasan partisipatif berbasis komunitas mahasiswa.
Puadi menilai, kampus merupakan laboratorium demokrasi yang ideal untuk menguji efektivitas regulasi dan melahirkan perspektif baru dalam pengawasan pemilu.
”Demokrasi berkembang ketika institusi publik mau mendengar masyarakat, berdialog dengan akademisi, dan belajar dari generasi muda,” kata Puadi menekankan pentingnya sikap terbuka dari lembaga
Adapun pada era digital saat ini generasi muda tidak lagi berposisi sebagai konsumen informasi yang pasif. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam memproduksi narasi dan opini publik menjadikan mereka aktor kunci dalam menjaga kejujuran serta keadilan proses pemilu.
Kegiatan yang dibuka secara resmi bersama Rektor UNP Krismadinata dan dipandu moderator Gusmirawita ini juga menghadirkan sumbang saran dari lima akademisi lintas perguruan tinggi.
Para narasumber yang hadir meliputi Akademisi FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia Heri Herdiawanto, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Khairul Fahmi, Kepala Laboratorium Sosiologi UNP Reno Fernandes, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Wirdyaningsih, serta Wakil Dekan III FISIP Universitas Jayabaya Dr Ngudi Astuti.
Melalui titik temu antara kelembagaan Bawaslu, riset akademik, dan daya kritis mahasiswa ini, pengawasan pemilu diharapkan kian adaptif menjawab tantangan zaman sekaligus melahirkan generasi pengawal demokrasi yang berintegritas dan tangguh. (Purnomo)
