HARNAS.CO.ID – Komisi VI DPR RI mencurigai ada keterlibatan kartel dalam skandal beras oplosan yang diungkap Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Terlebih, ada 212 merek beras yang bermasalah dalam temuan tersebut.
“Bagaimana pengawasan dari Kementerian Perdagangan, ini kok bisa terjadi seperti ini, artinya jangan-jangan Pak Menteri ini ada kartel jalur distribusi dan grosir, ini kok bisa ada oplosan,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025).
Firnando kaget dengan banyaknya temuan beras oplosan tersebut. Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menyebut kasus ini sangat merugikan masyarakat.
Terlebih, kata dia, berdasarkan data yang diungkap Mentan Amran Sulaiman bahwa kerugian negara terkait beras oplosan dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp100 triliun.
“Ini sangat merugikan masyarakat, Mentan mendapatkan 80 persen dari sidaknya beras oplosan, 212 perusahaan beras diperiksa oleh polisi, dan Pak Mentan juga memberikan angka 10 tahun terakhir itu kerugian negara bisa Rp100 triliun atas kejadian oplosan ini,” ujar Wakil Rakyat dari Dapil Jateng I itu.
Firnando mengultimatum Kemendag bisa menjelaskan secara rinci dalam rapat terkait pengawasan dari distribusi beras oplosan itu.
Dia kembali menekankan jika peredaran beras oplosan tersebbut merupakan kasus yang harus diselesaikan secara serius oleh negara.
“Ini dampaknya langsung ke masyarakat, mana ada orang Indonesia yang enggak makan nasi, semua makan nasi, nah ini kalau misal oplosan begini, terus dampaknya kerusakan hati, ginjal, gangguan pencernaan, dan seterusnya,” pungkasnya.
