Harnas.CO.ID
  • Home
  • Politik
  • Kesra
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Global
  • Nusantara
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Advertorial
No Result
View All Result
Harnas.CO.ID
No Result
View All Result
Home Nusantara

Empat Pulau di Aceh Ditetapkan Masuk Wilayah Sumut, Begini Kronologinya Versi Pemerintah Pusat

by Aria Triyudha
12/06/2025
Empat Pulau di Aceh Ditetapkan Masuk Wilayah Sumut, Begini Kronologinya Versi Pemerintah Pusat

Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA (tengah) saat memberikan keterangan pers di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/6/2025). (Foto: Dok Kemendagri)

Share on FacebookShare on TwitterWhatsapp

HARNAS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah berpolemik terkait kepemilikan empat pulau. Polemik ini mencuat usai keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang masuk wilayah Provinsi Sumut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA pun membeberkan kronologi lengkap penetapan status administrasi empat pulau yang menjadi diskursus antara Provinsi Aceh dan Sumut itu.

Dia menyebutkan, penetapan status administrasi Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang telah melalui proses verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Setelah seluruh tahapan dilalui, status keempat pulau tersebut kemudian ditetapkan secara definitif melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri).

Menurut Safrizal, proses verifikasi telah dilakukan sejak 2008. Saat itu, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi melakukan verifikasi pulau di Provinsi Sumut dan Aceh. Tim tersebut terdiri dari Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) – kini Badan Informasi Geospasial (BIG), Dishidros TNI AL, pakar toponimi, serta pemerintah daerah (pemda) terkait.

Hasil verifikasi saat itu menunjukkan bahwa di Provinsi Sumut terdapat 213 pulau, termasuk Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Gubernur Sumut saat itu melalui surat bernomor 125/8199 tertanggal 23 Oktober 2009.

Pada tahun 2008 itu pula dilakukan verifikasi di Provinsi Aceh, yang menunjukkan terdapat 260 pulau, namun tidak mencakup empat pulau tersebut. Hasil verifikasi itu selanjutnya dikonfirmasi oleh Gubernur Aceh melalui surat bernomor 125/63033 tertanggal 4 November 2009.

Meski begitu, dalam lampiran surat tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh mencantumkan perubahan nama empat pulau, yakni Pulau Rangit Besar menjadi Mangkir Besar, Rangit Kecil menjadi Mangkir Kecil, Malelo menjadi Lipan, dan Panjang tetap sama.

“Jadi dokumen yang kita baca, kita pelajari, jadi empat pulau yang kita baca memiliki nama yang sama identik dengan pulau yang ada di Sumut. Namun dari hasil pencocokan Tim Pusat dengan menggunakan GIS, empat pulau yang dikonfirmasi Gubernur Aceh tersebut (mempunyai) koordinat berbeda dengan empat pulau di Provinsi Sumatera Utara,” kata Safrizal dalam keterangan pers dikutip Kamis (12/6/2025).

Kemudian, pada 2017, Kemendagri menetapkan empat pulau tersebut masuk dalam cakupan wilayah Provinsi Sumut. Hal ini ditegaskan melalui Surat Dirjen Bina Adwil Kemendagri Nomor 125/8177/BAK tertanggal 8 Desember 2017.

Berikutnya, tahun 2018, Gubernur Aceh menyampaikan surat kepada Mendagri bernomor 136/30705 tertanggal 21 Desember 2018, perihal revisi koordinat empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil.

Selanjutnya, pada 2019 Gubernur Aceh kembali menyampaikan surat kepada Mendagri bernomor 136/22676 tanggal 31 Desember 2019 perihal fasilitasi penyelesaian garis batas laut antara Aceh dan Sumut.

Safrizal menambahkan, pada 2020, Kemendagri bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), KKP, Pushidrosal, BIG, LAPAN, dan Direktorat Topografi TNI AD menggelar rapat. Hasil rapat tersebut menyepakati bahwa status empat pulau tersebut berada dalam cakupan wilayah Provinsi Sumut.

“Akhir di tahun 2020–2021, tim pusat bersidang dan memutuskan dan yang kemudian dituangkan ke dalam Kepmendagri di tahun 2022 menjadi wilayah Sumatera Utara. Kepmendagri 2022 itu kemudian diulang dengan Kepmendagri yang dikeluarkan pada April 2025 dengan isi yang sama,” ucap Safrizal.

Ia menekankan, Kemendagri terbuka terhadap berbagai masukan dari semua pihak, termasuk bila keputusan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi tersebut diuji melalui persidangan. Nantinya, Kemendagri akan mematuhi putusan pengadilan.

“Kami open mind, kalau nanti diputuskan, misalnya oleh pengadilan bahwa itu (status administrasi empat pulau itu di wilayah) Aceh, kami akan mengubah kodenya menjadi wilayah Aceh. Jadi terbuka, karena masih sama-sama dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Safrizal menambahkan.

 

Previous Post

Bocah Korban Penyiksaan Orang Tua Ditemukan Terkapar di Kebayoran Lama, Kasusnya Diusut Bareskrim Polri

Next Post

Pria Pembakar Rumah Istri di Pesanggrahan Dibekuk Polisi, AKP Seala: Motifnya karena Cemburu!

Related Posts

Penanganan Penyandang Disabilitas Membutuhkan Kerja Sama Lintas Sektor
Kesra

Penanganan Penyandang Disabilitas Membutuhkan Kerja Sama Lintas Sektor

Produk Hukum Daerah Harus Selaras dengan Program Prioritas Nasional
Nusantara

Produk Hukum Daerah Harus Selaras dengan Program Prioritas Nasional

Diperiksa Kemendagri, Bupati Purwakarta Berpotensi Disanksi Buntut Kegaduhan Lagu ‘Lalaki Langit’
Nusantara

Diperiksa Kemendagri, Bupati Purwakarta Berpotensi Disanksi Buntut Kegaduhan Lagu ‘Lalaki Langit’

Daerah Terdampak Bencana Diingatkan Percepat Realisasi Tambahan TKD
Ekonomi

Daerah Terdampak Bencana Diingatkan Percepat Realisasi Tambahan TKD

Leave Comment

Terkini

Jamuan Makan Malam KTT APEC 2026, Simak Momen Xi Jinping Sambut Hangat Presiden Prabowo

Jamuan Makan Malam KTT APEC 2026, Simak Momen Xi Jinping Sambut Hangat Presiden Prabowo

Dukung Penegakan Hukum yang Adil, GMN Tegaskan Presiden Prabowo Tidak Sendirian Hadapi Ancaman Makar

Dukung Penegakan Hukum yang Adil, GMN Tegaskan Presiden Prabowo Tidak Sendirian Hadapi Ancaman Makar

Kasus Sambo dan Teddy Minahasa Momentum Kapolri Bersih-bersih Institusi Kepolisian

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru

Pimpinan DPR Cek Kebenaran Tonny Tesar Nasdem Pengusul Impeachment Gibran

DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Diduga Peras Korban dengan Ancaman, Jaksa Tuntut Bangun Paulus Tudungta 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Diduga Peras Korban dengan Ancaman, Jaksa Tuntut Bangun Paulus Tudungta 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Terpopuler

  • Dukung Dasco sebagai Wapres, Ketua TIDAR Sultra Faisal Banong: Aspirasi Kader Muda Gerindra

    Dukung Dasco sebagai Wapres, Ketua TIDAR Sultra Faisal Banong: Aspirasi Kader Muda Gerindra

    9 shares
    Share 4 Tweet 2
  • PD PIRA Sultra Satu Suara Dukung Dasco Jadi Wapres, Hasmawati: Aspirasi Kaum Perempuan Gerindra

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
  • Cari Aktor Lain di Proyek EDC BRI, KPK Dalami Peran Direktur Utama PT Integra Pratama

    58 shares
    Share 23 Tweet 15
  • KPK Berharap Penyidikan Korupsi Kuota Haji Berkembang

    53 shares
    Share 21 Tweet 13
  • Kader Gerindra Berpeluang Isi Kursi Wapres, Ini Plus-Minusnya bagi Pemerintahan Prabowo

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
Harnas.CO.ID

Mengulas isu terkini.

About Us

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Kita

Kategori

  • Politik
  • Kesra
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Global
  • Nusantara
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi

Contact Us

Hubungi redaksi melalui email di bawah ini : harnas.co.id@gmail.com
Alamat :
JL. Mampang Prapatan Raya NO. 26,
Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan,
Kota Adm. Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos 12790

© 2022 Harnas.CO.ID.

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Kesra
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Global
  • Nusantara
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Advertorial

© 2022 Harnas.CO.ID.