HARNAS.CO.ID – Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah memberikan tanggapan soal Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut sebagai salah satu target penyadapan yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.
Menurut Febrie, apa yang dilakukan Listyo Sigit dkk bertolak belakang dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan terutama ketika dirinya masih menjabat sebagai Jampidsus.
Sebab alih-alih bersinergi dalam melakukan penegakan hukum justru Listyo Sigit melakukan penyadapan terhadap Kejaksaan yang notabene sesama aparat penegak hukum.
“Kalau kita melakukan penyadapan atau upaya lain dengan peralatan yang kita miliki, itu wajar. Tapi kalau ternyata rekan kita yang membawa alat sadap juga menyadap kita dari belakang, wah, berat sekali. Kita ingin ini berjalan fair, dan rekan-rekan silakan cermati ujungnya,” kata Febrie kepada wartawan di sela-sela persidangan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sedang ia jalani di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Imbas kejadian ini, Febrie mengaku cukup menyayangkan tindakan yang dilakukan eks Kapolri bersama dengan para tersangka yang lainnya itu.
Pasalnya kata Febrie seharusnya Listyo yang merupakan penegak hukum seharusnya bisa menuntaskan program yang selama ini telah dicanangkan oleh pemerintah alih-alih melakukan pengkhianatan.
“Ya saya hanya menyayangkan saja. Seharusnya bisa kita tuntaskan program pemerintah itu sudah berjalan. Ya kita juga perbaiki tata kelola untuk negara ini lebih baik. Selama saya pimpin Jampidsus langkah-langkah kita pro rakyat,” jelasnya.
Berdasarkan paparan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di hadapan DPR RI, operasi penyadapan tanpa izin ini menyasar spektrum target yang sangat luas.
Selain KPK, sasaran penyadapan mencakup Presiden RI Prabowo Subianto, lingkar Istana, kementerian dan lembaga negara, anggota DPR RI, tokoh politik, kepala daerah, Kejaksaan, internal Polri, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, dan mahasiswa.
Dalam mengusut perkara ini, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 28 orang saksi, yang terdiri dari 24 personel Polri, tiga perwakilan operator seluler (Indosat, XL Smart, dan Telkomsel), serta satu vendor sistem, ditambah enam orang saksi ahli.
Polisi juga menyita sejumlah barang bukti elektronik, meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen log data penyadapan. Bareskrim Polri secara resmi telah menahan dan menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka utama dalam skandal ini.









