Harnas.CO.ID
  • Home
  • Politik
  • Kesra
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Global
  • Nusantara
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Advertorial
No Result
View All Result
Harnas.CO.ID
No Result
View All Result
Home Hukum

MGBKI dan MGBKGI Desak Presiden Prabowo Turun Tangan Eksekusi Putusan MK dan MA Soal Kolegium

Desakan tersebut disampaikan dalam forum dialog bertema "Kepastian Hukum Kolegium Pascaputusan MK dan MA" di Gedung Granadi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026) siang

by Fadlan Butho
18/11/2026
MGBKI dan MGBKGI Desak Presiden Prabowo Turun Tangan Eksekusi Putusan MK dan MA Soal Kolegium
Share on FacebookShare on TwitterWhatsapp

​HARNAS.CO.ID — Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) bersama Majelis Guru Besar Kedokteran Gigi Indonesia (MGBKGI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai penataan Konsil dan Kolegium Kesehatan.

​Desakan tersebut disampaikan dalam forum dialog bertema “Kepastian Hukum Kolegium Pascaputusan MK dan MA” di Gedung Granadi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026) siang.

Kedua majelis guru besar ini menegaskan bahwa eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sangat mendesak demi kepastian hukum, keselamatan pasien, serta keberlanjutan pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis.

​Dalam kesempatannya, Prof Dr Naser menyampaikan bahwa kolegium medis harus memiliki standar yang kuat dan steril dari intervensi kekuasaan. Amar putusan MK dan MA pada hakikatnya hadir untuk menjaga marwah, kekuatan, serta independensi lembaga tersebut.

​”Amar putusan MK dan MA sebetulnya marwah menjaga kolegium kekuatan dan independensi, harus dikawal, dilaksanakan sesuai marwah itu sendiri. Kita sepakat KKI, MDP harus sesuai trek untuk independensi menjaga marwahnya,” tegas Prof Dr Naser.

​Ia menambahkan bahwa putusan MA secara tegas menyatakan aturan lama batal demi hukum dan tidak berlaku surut. Oleh karena itu, pihaknya mendorong adanya langkah konkret dari berbagai elemen untuk mendesak pemerintah dan lembaga peradilan.

​”Kolegium kesehatan ini independen. Kita perjuangkan segera untuk menjadi mendesak Dirjen AHU mengesahkan. Langkah apa harus menekan dan dilakukan pemerintah, kita harus buat surat terbuka untuk Pak Presiden, ke MA, ke PTUN, menggembar-gemborkan soal ini,” lanjutnya.

​Senada dengan hal itu, perwakilan MGBKI Prof Budi Iman Santoso mengungkapkan bahwa ketidakpastian aturan pascaputusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan 182/PUU-XXII/2024 serta Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 berdampak langsung pada pelayanan publik dan proses belajar mengajar.

​”Pasien perlu tahu siapa yang menangani pengaduannya. Peserta didik perlu tahu kapan mereka dapat mengikuti ujian dan bagaimana memperoleh sertifikat setelah lulus. Kami memohon arahan Bapak Presiden agar penataan ini segera memberi kepastian bagi mereka,” ujar Prof Budi.

​Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, MGBKI dan MGBKGI menyampaikan empat poin aspirasi utama kepada Presiden Prabowo Subianto.

​Poin pertama, pemerintah mendesak Presiden mengarahkan pejabat terkait agar patuh dan melaksanakan putusan pengadilan yang inkrah secara transparan, lengkap dengan penanggung jawab, batas waktu, serta hasil yang terukur.

​Poin kedua, meminta proses pembentukan dan pemilihan anggota kolegium diserahkan sepenuhnya kepada para pakar secara terbuka serta bebas dari intervensi Kementerian Kesehatan maupun pihak lain.

​Poin ketiga, mengusulkan mekanisme transisi yang sah dan pengesahan sementara kolegium independen melalui Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) guna menjamin keberlanjutan pendidikan, ujian kompetensi, sertifikasi, serta pelayanan kesehatan.

​Poin keempat, memohon pertimbangan suara akademisi dalam mengevaluasi dan memilih pejabat publik bidang kesehatan dan pendidikan yang memiliki integritas, kompetensi, serta taat pada putusan pengadilan.

​Prof Budi menegaskan bahwa para guru besar siap berkolaborasi penuh dengan pemerintah demi merampungkan penataan sistem kesehatan nasional. Arahan langsung dari Kepala Negara sangat diharapkan agar kepastian hukum bagi pasien, peserta didik, dan seluruh penyelenggara pendidikan serta pelayanan kesehatan dapat segera terwujud.

​”Kami siap menyumbangkan keahlian dan bekerja bersama pemerintah untuk menyelesaikan penataan ini. Kami berharap arahan Bapak Presiden dapat segera memberikan kepastian bagi pasien, peserta didik, dan seluruh penyelenggara pendidikan serta pelayanan kesehatan,” pungkas Prof Budi.

Previous Post

Soal Penyadapan Listyo Sigit Cs, Febrie Eks Jampidsus: Rekan Kita Nyadap dari Belakang

Next Post

GMN Deklarasi Dukung Timsus Polri: Jangan Gentar Usut Tuntas Dugaan Makar Listyo Sigit dkk!

Related Posts

No Content Available
Leave Comment

Terkini

Dukung Penegakan Hukum yang Adil, GMN Tegaskan Presiden Prabowo Tidak Sendirian Hadapi Ancaman Makar

Dukung Penegakan Hukum yang Adil, GMN Tegaskan Presiden Prabowo Tidak Sendirian Hadapi Ancaman Makar

Kasus Sambo dan Teddy Minahasa Momentum Kapolri Bersih-bersih Institusi Kepolisian

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru

Pimpinan DPR Cek Kebenaran Tonny Tesar Nasdem Pengusul Impeachment Gibran

DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Diduga Peras Korban dengan Ancaman, Jaksa Tuntut Bangun Paulus Tudungta 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Diduga Peras Korban dengan Ancaman, Jaksa Tuntut Bangun Paulus Tudungta 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Disaksikan Presiden Prabowo, Indonesia–China Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai Rp1.300 Triliun

Disaksikan Presiden Prabowo, Indonesia–China Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai Rp1.300 Triliun

Terpopuler

  • Dukung Dasco sebagai Wapres, Ketua TIDAR Sultra Faisal Banong: Aspirasi Kader Muda Gerindra

    Dukung Dasco sebagai Wapres, Ketua TIDAR Sultra Faisal Banong: Aspirasi Kader Muda Gerindra

    9 shares
    Share 4 Tweet 2
  • Perluas Jangkauan Sepak Bola Jepang di Asia Tenggara, Ventforet Kofu Kembali Gelar Soccer Coaching Clinic di Indonesia

    7 shares
    Share 3 Tweet 2
  • Cari Aktor Lain di Proyek EDC BRI, KPK Dalami Peran Direktur Utama PT Integra Pratama

    57 shares
    Share 23 Tweet 14
  • PD PIRA Sultra Satu Suara Dukung Dasco Jadi Wapres, Hasmawati: Aspirasi Kaum Perempuan Gerindra

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
  • Keseruan Lomba Mancing Piala Wali Kota Jaksel 2026, Syafrin Liputo Berpesan Pelestarian Lingkungan dan Perkuat Silaturahmi

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
Harnas.CO.ID

Mengulas isu terkini.

About Us

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Kita

Kategori

  • Politik
  • Kesra
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Global
  • Nusantara
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi

Contact Us

Hubungi redaksi melalui email di bawah ini : harnas.co.id@gmail.com
Alamat :
JL. Mampang Prapatan Raya NO. 26,
Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan,
Kota Adm. Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos 12790

© 2022 Harnas.CO.ID.

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Kesra
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Global
  • Nusantara
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Advertorial

© 2022 Harnas.CO.ID.