HARNAS.CO.ID – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengklaim bahwa hadirnya Transjatim Koridor VII rute Terminal Lamongan–Dukun (Gresik)–Terminal Paciran menjadi bukti nyata inovasi daerah dalam menyediakan layanan transportasi publik yang berkeadilan, efisien, dan mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Transjatim merupakan salah satu ekosistem inovasi yang hadir di Jawa Timur secara terintegrasi. Tidak hanya memberikan layanan konvensional transportasi penumpang antarkota saja, malah juga adaptif terhadap keperluan penumpang,” kata Yusharto dalam keterangannya diterima HARNAS, Kamis (9/10/2025).
Yusharto menjelaskan, mobilitas yang efektif menjadi landasan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Kehadiran Transjatim Koridor VII tidak hanya memperlancar pergerakan masyarakat antardaerah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, khususnya bagi sektor UMKM dan pelaku usaha lokal di sepanjang jalur layanan.
“Peluncuran koridor VII Transjatim adalah manifestasi nyata dari kolaborasi lintas sektor dan daerah dalam membangun transportasi publik yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi masa depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Yusharto juga menyoroti pentingnya transportasi publik sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan, polusi, dan pemborosan energi di kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Ditekankan, kawasan ini merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta.
Ia menegaskan, setiap tahun kemacetan dapat menurunkan produktivitas nasional hingga 0,5 persen, atau setara dengan kerugian ekonomi sekitar 4 miliar dolar AS. Di wilayah metropolitan Surabaya dan sekitarnya, dampaknya bahkan lebih signifikan.
Yusharto menambahkan, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jatim mencapai 26,52 juta unit pada 2024, meningkat lebih dari 5 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini berpotensi menimbulkan beban ekonomi baru, mulai dari penurunan kualitas udara hingga meningkatnya subsidi energi.
“Transjatim sebagai transportasi massal berperan vital dalam mengatasi persoalan yang terjadi, dengan kapasitas angkut yang jauh lebih besar dan tarif yang terjangkau, layanan ini menjadi alternatif nyata untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” ujarnya.
Lebih jauh, Yusharto menyampaikan bahwa peluncuran koridor baru Transjatim sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menitikberatkan pada pengembangan transportasi publik untuk menekan kemacetan dan polusi. Selain itu, pengembangan Transjatim juga mendukung Agenda Net Zero Emission 2060 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-11, yaitu mewujudkan kota dan komunitas yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
“Kementerian Dalam Negeri salah satu kementerian yang membina penyelenggaraan inovasi di seluruh Indonesia, kami mendukung langkah perluasan koridor ketujuh ini sebagai wujud nyata peningkatan kualitas layanan publik di Jawa Timur melalui proses pengembangan ekosistem inovasi,” pungkasnya.
