HARNAS.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) harus segera dimulai untuk mendorong kemajuan perekonomian daerah.
Menurutnya, anggaran pemerintah pusat maupun daerah tidak cukup untuk menciptakan lompatan pembangunan tanpa keterlibatan aktif dunia usaha.
Mendagri menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Karena itu, peran sektor swasta harus diperkuat agar pembangunan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
“Jangan pernah bermimpi suatu daerah (atau) negara akan bisa melompat, membuat rakyat sejahtera hanya dari APBN atau dari APBD,” tegasnya saat Rapat Pimpinan Provinsi Kadin Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2025 dikutip Kamis, (28/8/2025).
Ia merinci, total belanja pemerintah dari APBN dan APBD sekitar 4.000 triliun rupiah. Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding perputaran uang dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai lebih dari 22.000 triliun rupiah.
“Berarti yang 20 ribu triliun (rupiah) punya siapa? Swasta. Maka negara yang mau maju, swastanya yang harus hidup,” ujarnya.
Mendagri menyoroti kondisi Sultra yang masih memiliki kapasitas fiskal lemah. Ia memaparkan, sekitar 65 persen pendapatan daerah berasal dari transfer pusat, sementara pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 35 persen. Kondisi ini membuat daerah sulit berkembang bila hanya mengandalkan APBD.
“Jangan mimpi pernah untuk bisa merubah daerah Bapak-Ibu sekalian untuk melompat, kemiskinan berkurang, stunting berkurang kemudian angka pengangguran akan dikurangi segala macam dengan performance seperti ini,” ujarnya.
Karena itu, Mendagri menekankan pentingnya menghadirkan iklim usaha yang sehat dan kolaboratif. Ia menilai Kadin menjadi mitra strategis yang dapat menjembatani kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha.
“Pintu yang sudah terbuat, Kadin menurut saya, karena Kadin ini solid, asosiasi yang sudah tua, tidak perlu buat lagi yang baru,” kata Tito.
Mantan Kapolri ini menambahkan, tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pengusaha yang terbiasa membaca potensi ekonomi di wilayahnya. Oleh karena itu, ia mendorong agar kepala daerah membuka ruang diskusi bersama Kadin untuk merumuskan langkah konkret.
“Harapan saya, para gubernur termasuk teman saya satu lichting, Pak Andi, itu Pak Anton dengan grup Kadinnya ini undang, lebih baik kita sebagai pendengar saja. Apa potensinya Sulawesi Tenggara, dan kebijakan apa atau insentif apa yang Anda (Kadin Provinsi Sultra) butuhkan,” ujarnya.
Terakhir, Mendagri menegaskan pentingnya aksi nyata dari kolaborasi tersebut. Ia meminta agar kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha, khususnya Kadin, benar-benar diwujudkan.
“Mari kita dukung bersama-sama kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, khususnya Kadin, supaya bisa betul-betul membuat Sulawesi Tenggara (lebih maju),” pungkasnya.
