HARNAS.CO.ID – Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) baru yang mengatur salah satunya soal proses sidang etik. Perpol ini untuk persiapan menghadapi sidang kode etik Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Mengingat Listyo Sigit merupakan Pati aktif berpangkat jenderal bintang 4, sejumlah aturan baru tertuang dalam payung hukum tersebut.
Perpol tersebut mengubah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. “Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Rabu (18/11/2026).
Adapun ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri diubah yakni:
Perubahan pertama terdapat pada Pasal 1 angka 6 yang mengatur pengertian banding. Dalam aturan sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding meliputi pelanggar, istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar.
“Setelah diubah, ketentuannya yang bisa mengajukan banding dibatasi hanya untuk pelanggar saja,” kata Isir.
Kedua, perpol baru menyisipkan ayat (4a) pada Pasal 15. Ketentuan itu mengatur bahwa hasil audit investigasi harus ditindaklanjuti dengan gelar perkara. Gelar perkara tersebut melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
Ketiga, perubahan juga terdapat pada Pasal 19 ayat (5) mengenai batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan untuk pemeriksaan.
Sebelumnya, surat tersebut harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Dalam aturan baru, batas waktunya menjadi paling lambat tiga hari kalender. “Perubahan frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,” ujarnya.
Keempat, Pasal 42 ayat (3) mengatur persyaratan pangkat anggota Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Sebelumnya, anggota KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar.
Setelah diubah, anggota KKEP dapat memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
“Dengan arti pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” kata Isir.
Kelima, Pasal 59 ayat (2) sebelumnya mewajibkan terduga pelanggar menghadiri sidang KKEP. Dalam aturan baru, terduga pelanggar dapat mengikuti sidang secara langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan ketua KKEP.
“Artinya ada dua pilihan pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang bisa menggunakan media elektronik seperti melalui zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP,” ucapnya.
Keenam, perubahan serupa berlaku untuk susunan keanggotaan KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3). Sebelumnya, anggota KKEP Banding harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari pelanggar.
Dalam aturan baru, anggota KKEP Banding dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat pelanggar.
Ketujuh, Pasal 98 ayat (4) mengatur batas waktu penempatan anggota Polri di tempat khusus. Sebelumnya, penempatan di tempat khusus dapat berlangsung paling lama 30 hari kerja.
Dalam aturan baru, batas waktunya menjadi paling lama 20 hari kalender sejak anggota ditempatkan di tempat khusus. Perubahan ini disebut menyesuaikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kedelapan, perubahan serupa terdapat pada Pasal 109 huruf d. Aturan sebelumnya menetapkan penempatan di tempat khusus paling lama 30 hari kerja. Ketentuan baru memangkas batas waktu tersebut menjadi paling lama 20 hari kalender.
Kesembilan, perubahan terakhir terdapat pada Pasal 111 ayat (2) huruf c yang mengatur salah satu syarat pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Dalam aturan sebelumnya, ketentuan tersebut menyebut anggota Polri tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun.
Dalam aturan baru, ketentuan itu diperjelas menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Dengan penambahan frasa “atau lebih”, tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun juga masuk dalam cakupan ketentuan tersebut.









