HARNAS.CO.ID — Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Bangun Paulus Tudungta dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dalam perkara dugaan pemerasan melalui ancaman melaporkan korban kepada polisi.
Tuntutan itu dibacakan JPU dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Jaksa menyatakan Bangun Paulus Tudungta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui ancaman membuka rahasia atau pencemaran.
Dalam tuntutannya, jaksa menilai terdakwa memaksa korban menyerahkan uang dengan menggunakan ancaman akan melaporkan persoalan yang dialami korban kepada polisi.
JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.
Selain itu, jaksa meminta sejumlah barang bukti dikembalikan kepada saksi Vincent Leo Samio dan membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000 kepada terdakwa.
Dalam pertimbangannya, jaksa mengurai hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa dinilai merugikan, sedangkan hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan serta belum pernah dihukum.
Usai persidangan, Jaksa Andri menjelaskan alasan pihaknya memilih membuktikan dakwaan pemerasan melalui ancaman, bukan pemerasan dengan kekerasan.
Menurut Andri, perkara tersebut memuat dua dakwaan, yakni Pasal 482 tentang pemerasan dengan kekerasan dan Pasal 483 tentang pemerasan melalui ancaman. Namun, fakta persidangan dinilai belum cukup membuktikan adanya kekerasan yang dilakukan terdakwa.
Keterangan mengenai kekerasan hanya berasal dari saksi korban Vincent dan tidak didukung keterangan saksi lainnya. Sementara saksi yang berada di dalam mobil, termasuk Ari dan Alan, menerangkan tidak terjadi kekerasan.
“Artinya bukan keterangan Vincent bohong. Bukan berarti bohong keterangannya. Bisa saja benar, tetapi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terjadi kekerasan itu,” kata Andri.
Menurut Andri, pembuktian perkara pidana harus didasarkan pada alat bukti yang cukup. Karena itu, jaksa memilih membuktikan dakwaan pemerasan melalui ancaman.
Andri mengungkapkan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, permintaan uang kepada korban awalnya mencapai Rp350 juta. Permintaan itu kemudian berubah-ubah hingga turun menjadi Rp200 juta, Rp50 juta, dan Rp30 juta.
Jaksa juga mengungkap adanya permintaan uang lainnya, termasuk Rp50 juta yang berkaitan dengan peristiwa di Puri.
Menurut Andri, rangkaian permintaan uang tersebut disertai ancaman akan melaporkan korban kepada polisi apabila tidak menyerahkan uang. Ancaman itulah yang menjadi dasar jaksa menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur pemerasan melalui ancaman.
“Makanya kita buktikan itu pasal 483 yang pengancaman dengan ancaman membuka rahasia, artinya akan melaporkan ke polisi,” ujar Andri.
Jaksa menilai ancaman laporan polisi tersebut bukan sekadar upaya menempuh jalur hukum, melainkan digunakan untuk menekan korban agar menyerahkan sejumlah uang.
Andri menjelaskan, Pasal 482 mengatur pemerasan dengan kekerasan, sedangkan Pasal 483 berkaitan dengan pemerasan melalui ancaman, termasuk ancaman melaporkan seseorang kepada polisi apabila tidak menyerahkan uang.
Menurutnya, ancaman pidana Pasal 482 maksimal sembilan tahun penjara, sedangkan Pasal 483 maksimal empat tahun penjara.
Jaksa menilai pembuktian unsur kekerasan belum cukup kuat berdasarkan fakta persidangan. Karena itu, JPU berfokus pada Pasal 483 yang dinilai lebih sesuai dengan alat bukti dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan.
Andri mengatakan tuntutan satu tahun enam bulan penjara didasarkan pada fakta persidangan dan perbandingan dengan perkara-perkara serupa.
Menurutnya, tuntutan dalam perkara sejenis umumnya berkisar antara satu tahun hingga satu tahun enam bulan penjara.
“Makanya kita berdasarkan fakta di sidang, kita untuk menuntut setahun enam bulan. Karena kita juga berdasarkan tolak ukur, perkara-perkara seperti ini kan banyak. Nanti rata-rata sih tuntutannya antara setahun sampai setahun setengah,” kata Andri.










