HARNAS.CO.ID — Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) bersama Majelis Guru Besar Kedokteran Gigi Indonesia (MGBKGI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai penataan Konsil dan Kolegium Kesehatan.
Desakan tersebut disampaikan dalam forum dialog bertema “Kepastian Hukum Kolegium Pascaputusan MK dan MA” di Gedung Granadi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026) siang.
Kedua majelis guru besar ini menegaskan bahwa eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sangat mendesak demi kepastian hukum, keselamatan pasien, serta keberlanjutan pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis.
Dalam kesempatannya, Prof Dr Naser menyampaikan bahwa kolegium medis harus memiliki standar yang kuat dan steril dari intervensi kekuasaan. Amar putusan MK dan MA pada hakikatnya hadir untuk menjaga marwah, kekuatan, serta independensi lembaga tersebut.
”Amar putusan MK dan MA sebetulnya marwah menjaga kolegium kekuatan dan independensi, harus dikawal, dilaksanakan sesuai marwah itu sendiri. Kita sepakat KKI, MDP harus sesuai trek untuk independensi menjaga marwahnya,” tegas Prof Dr Naser.
Ia menambahkan bahwa putusan MA secara tegas menyatakan aturan lama batal demi hukum dan tidak berlaku surut. Oleh karena itu, pihaknya mendorong adanya langkah konkret dari berbagai elemen untuk mendesak pemerintah dan lembaga peradilan.
”Kolegium kesehatan ini independen. Kita perjuangkan segera untuk menjadi mendesak Dirjen AHU mengesahkan. Langkah apa harus menekan dan dilakukan pemerintah, kita harus buat surat terbuka untuk Pak Presiden, ke MA, ke PTUN, menggembar-gemborkan soal ini,” lanjutnya.
Senada dengan hal itu, perwakilan MGBKI Prof Budi Iman Santoso mengungkapkan bahwa ketidakpastian aturan pascaputusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan 182/PUU-XXII/2024 serta Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 berdampak langsung pada pelayanan publik dan proses belajar mengajar.
”Pasien perlu tahu siapa yang menangani pengaduannya. Peserta didik perlu tahu kapan mereka dapat mengikuti ujian dan bagaimana memperoleh sertifikat setelah lulus. Kami memohon arahan Bapak Presiden agar penataan ini segera memberi kepastian bagi mereka,” ujar Prof Budi.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, MGBKI dan MGBKGI menyampaikan empat poin aspirasi utama kepada Presiden Prabowo Subianto.
Poin pertama, pemerintah mendesak Presiden mengarahkan pejabat terkait agar patuh dan melaksanakan putusan pengadilan yang inkrah secara transparan, lengkap dengan penanggung jawab, batas waktu, serta hasil yang terukur.
Poin kedua, meminta proses pembentukan dan pemilihan anggota kolegium diserahkan sepenuhnya kepada para pakar secara terbuka serta bebas dari intervensi Kementerian Kesehatan maupun pihak lain.
Poin ketiga, mengusulkan mekanisme transisi yang sah dan pengesahan sementara kolegium independen melalui Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) guna menjamin keberlanjutan pendidikan, ujian kompetensi, sertifikasi, serta pelayanan kesehatan.
Poin keempat, memohon pertimbangan suara akademisi dalam mengevaluasi dan memilih pejabat publik bidang kesehatan dan pendidikan yang memiliki integritas, kompetensi, serta taat pada putusan pengadilan.
Prof Budi menegaskan bahwa para guru besar siap berkolaborasi penuh dengan pemerintah demi merampungkan penataan sistem kesehatan nasional. Arahan langsung dari Kepala Negara sangat diharapkan agar kepastian hukum bagi pasien, peserta didik, dan seluruh penyelenggara pendidikan serta pelayanan kesehatan dapat segera terwujud.
”Kami siap menyumbangkan keahlian dan bekerja bersama pemerintah untuk menyelesaikan penataan ini. Kami berharap arahan Bapak Presiden dapat segera memberikan kepastian bagi pasien, peserta didik, dan seluruh penyelenggara pendidikan serta pelayanan kesehatan,” pungkas Prof Budi.






