HARNAS.CO.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerintah daerah (pemda) memastikan berbagai bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran. Upaya ini krusial terkait upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Hal tersebut antara lain disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah serta Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (8/9/2025).
Tito menjelaskan, penyaluran bantuan perlu mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Data itu dihimpun melalui survei BPS di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Kemendagri. Survei bertujuan menggali informasi tambahan yang tidak tercantum dalam NIK.
“Untuk mengambil fitur-fitur spesifik, yaitu fitur-fitur yang enggak ada di NIK, misalnya mengenai penghasilannya, kemudian kondisi rumahnya, dan lain-lain,” ujar Tito.
Data tersebut kemudian dipadukan dengan data kementerian/lembaga terkait sehingga menjadi data tunggal. Data ini yang menjadi dasar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.
Tito menambahkan, data tersebut bersifat dinamis sehingga akan terus diperbarui.
Selain itu, dia menekankan pentingnya pemda mengidentifikasi penyebab kemiskinan di daerah masing-masing untuk kemudian ditangani secara tepat.
Menurut Tito, penanganan kemiskinan perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik di daerah.
“Ini harus dibaca oleh teman-teman daerah dan kemudian dibuat program untuk menyelesaikan solusi terhadap persoalan-persoalan spesifik yang membuat rakyat di kampung itu misalnya tidak bisa maju-maju dan miskin,” kata Tito menegaskan.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemda dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Ia menyampaikan, meskipun tren penurunan kemiskinan menunjukkan progres, laju penurunannya masih berada di bawah angka ideal.
Oleh karena itu, Muhaimin mengingatkan pemda agar fokus mengendalikan inflasi daerah yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan.
“Provinsi yang inflasinya meningkat maka garis kemiskinan juga meningkat, sehingga berisiko meningkatkan provinsi dengan jumlah penduduk miskin,” ujarnya.
Kemudian, Muhaimin menekankan strategi penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Strategi ini mencakup tiga hal, yakni pengurangan beban pengeluaran dasar melalui jaminan sosial dan bantuan sosial tepat sasaran, peningkatan pendapatan dengan memperluas akses pekerjaan, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan hunian, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan berbasis kawasan.
