HARNAS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset soal Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Persetujuan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri perwakilan delapan fraksi serta pemerintah.
“Apakah naskah rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat? Setuju?,” kata Dasco di dalam Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Peserta rapat kemudian menyatakan setuju. Dasco mengetuk palu sebagai tanda persetujuan RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah.
Ia mengatakan Panja telah menyelesaikan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tersebut yang kemudian dilanjutkan perumusan dan sinkronisasi oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
“Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” kata Habiburokhman.
Dalam pembahasan itu, Panja mengkaji 397 DIM yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Habiburokhman mengatakan pembahasan juga melibatkan berbagai masukan masyarakat dan ahli untuk memperkaya substansi RUU.
Sejumlah pokok pembahasan mencakup prinsip dan asas hukum perampasan aset, ruang lingkup tindak pidana, prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana, pelindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, serta pengembalian aset kepada korban tindak pidana.
Panja juga membahas pengelolaan aset hasil tindak pidana, pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan aset, pencegahan penyalahgunaan kewenangan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Habiburokhman menyatakan hasil pembahasan Panja tersebut dapat menjadi pertimbangan Komisi III DPR untuk melanjutkan RUU ke tahap berikutnya bersama pemerintah.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan pemerintah menyetujui RUU Perampasan Aset untuk diteruskan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.
Ia menilai mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana menjadi langkah penting dalam menghadapi perkembangan tindak pidana yang berpotensi merusak perekonomian dan merugikan negara.
“Perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian penting dari upaya negara untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum,” ujar Edward.
Ia menjelaskan RUU tersebut mengatur perampasan aset baik berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.
Selain itu, RUU mengatur jenis aset yang dapat dirampas, pengelolaan aset, pengawasan, serta sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
Edward juga menyebut cakupan tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi, serta bahan berbahaya, perdagangan orang, hingga penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
“Pada akhirnya, kami mewakili presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Edward.
Dengan persetujuan tingkat I tersebut, RUU Perampasan Aset selanjutnya menunggu penjadwalan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan.










