HARNAS.CO.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto genap berusia dua tahun pada Selasa (20/10/2026) besok. Namun, usia dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo itu menuai sorotan tajam lantaran publik dinilai masih disodorkan klaim kontradiksi menyangkut keberhasilan pembangunan.
“Pada satu sisi, pemerintah mengeklaim sejumlah capaian strategis seperti swasembada pangan, penghematan anggaran, dan peluncuran program sosial berskala besar,” kata Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Senin (19/10/2026).
Dia menjelaskan, pemerintahan Prabowo juga mengungkapkan soal kesejahteraan petani yang disebut meningkat. Tak hanya itu, Nilai Tukar Petani (NTP) juga diklaim menembus rekor tertinggi di angka 131,11 pada September 2026, ditopang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500/kg serta penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen.
“Prestasi lainnya Indonesia diklaim menuju kemandirian energi. Indonesia resmi menghentikan impor solar dari luar negeri dengan memanfaatkan bahan baku minyak sawit domestik untuk transisi energi bersih,” ujar Jamiluddin.
Bahkan, kata dia mengatakan, Indonesia juga diklaim mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional bertahan di atas 5 persen. Hal itu disebut menjadikan Indonesia salah satu titik terang (bright spot) di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan diklaim tumbuh 12,26 persen pada triwulan II 2026. Hal itu disertai peningkatan konsumsi pemerintah dan alokasi anggaran besar untuk pendidikan, pertahanan, serta program sosial,” ucap Jamiluddin.
Namun, kata dia melanjutkan, pada sisi lainnya, studi dari lembaga swadaya seperti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan memberikan “rapor merah” dengan skor kepuasan publik yang rendah.
Kemudian, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 1–10 Oktober 2026 mencatat, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan secara umum turun dari 81,2 persen (November 2025) menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Kepuasan terhadap pelaksanaan demokrasi turut merosot ke angka 40 persen.
Jamiluddin mengungkapkan, elektabilitas Presiden Prabowo Subianto bahkan hanya 9,8 persen dalam survei terbaru SMRC, jauh di bawah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (35,5 persen) dan Anies Baswedan (10,3 persen).
“Jadi, ada kesenjangan (gap) antara klaim keberhasilan pemerintah dengan kepuasan dan elektabilitas terhadap pemerintah dan Prabowo menurut publik berdasarkan hasil survei. Gap tersebut tentu mempengaruhi penilaian masyarakat terjadap pemerintahan Prabowo,” kata Jamiluddin.
Menurut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu, publik pendukung pemerintah tentu menjadikan temuan tersebut sebagai pembenaran untuk menilai keberhasilan pemerintah. Pemerintah dinilai sudah bekerja untuk rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sementara bagi yang anti pemerintah, temuan tersebut juga akan dijadikan justifikasi menilai pemerintah. Kelompok anti pemerintah ini akan menilai pemerintah gagal membangun Indonesia, khususnya dalam menyejahterakan rakyat.
“Masalahnya, bagi kelompok yang netral bisa jadi akan bingung menilai kontradiksi tersebut. Kalau menilai pemerintah berhasil, tapi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah terus melorot dan elektabilitas Prabowo juga turun tajam,” tutur Jamiluddin.
Meski begitu, kata dia lagi, pemerintahan bekerja untuk rakyat. Karena itu, keberhasilan suatu pemerintahan seharusnya berdasarkan penilaian rakyat.
Atas dasar itu, acuan keberhasilan suatu pemerintahan seharusnya berdasarkan penilaian rakyat. Hal itu kiranya sejalan dengan prinsip demokrasi.
Dengan demikian, Jamiluddin menekankan, pemerintah yang demokratis seharusnya mendengarkan penilaian rakyat terhadap kinerjanya, bukan klaim sepihak.
“Pemerintah demokratis akan terus menyusun program kerjanya berdasarkan kebutuhan rakyatnya. Semua itu meminta pembangunan harus menggunakan pendekatan bottom up. Hanya dengan begitu pemerintahan di negara demokratis menjadikan rakyat sebagai raja dan pemerintah sebagai pelayan,” kata Jamiluddin menambahkan.
